Sinergitas Pemda dan Kemenag Warnai Rangkaian FGD Evaluasi PPG LPTK UIN KHAS Jember di Banyuwangi
Media Center FTIK - LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menggelar sesi ketiga Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2025 pada Selasa malam, 22 Desember 2025. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Harvest Banyuwangi, sesi ini mengusung tema strategis: "Sinergisitas Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru melalui PPG Daljab".
Diskusi yang dimulai pukul 21.00 WIB ini dipandu oleh Koordinator Prodi PPG UIN KHAS Jember, Dr. Nino Indrianto, M.Pd. Sesi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan testimoni, evaluasi, serta masukan konstruktif bagi penyelenggaraan PPG di masa mendatang.
Kepala Kantor Kemenag Probolinggo, Dr. H. Samsur, S.Ag., M.Pd.I, yang hadir mewakili Kabupaten Probolinggo, menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan baru Kementerian Agama RI. Menurutnya, skema PPG yang lebih singkat (40 hari) dan biaya yang jauh lebih murah—dari Rp5 juta menjadi Rp800.000 per orang—sangat membantu Pemda dalam mengalokasikan anggaran.
"Kebijakan pusat yang direspon cepat melalui koordinasi daerah ini sangat efektif. Tahun 2025, dengan anggaran Rp1 miliar, kami mampu meng-cover hampir 350 guru PAI. Sinergi antara Kemenag, Pemda, dan LPTK UIN KHAS Jember berjalan sangat baik," ungkap Dr. Samsur.
Meski demikian, beliau memberikan catatan penting agar kurikulum PPG ke depan tetap diperkuat dengan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) serta perlunya dukungan anggaran daerah untuk pembinaan keterampilan guru pasca-lulus.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Jember, Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Abdullah, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa Bupati Jember sangat mendukung program ini, bahkan anggaran untuk tahun 2026 telah disetujui. Sepanjang 2025, Jember telah mengikutsertakan 800 guru PAI melalui bantuan biaya APBD.
Abdullah juga menyoroti kendala administratif bagi guru lulusan PPG yang terjaring menjadi PPPK Paruh Waktu namun terdata sebagai tenaga teknis.
"Kami mengupayakan penerbitan Surat Tugas mengajar agar sertifikat pendidik mereka tetap dapat diproses dan tidak terhambat secara sistem di Dapodik. Kami juga berterima kasih atas sinergi yang sudah terjalin antara Kemenag, LPTK UIN KHAS Jember, pemerintah daerah Kabupaten Jember. Kerja sama dengan UIN KHAS Jember ini krusial untuk mempercepat kesejahteraan guru," jelasnya.
Sub Koordinator Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Muisman, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa Banyuwangi telah mengalokasikan Rp1,2 miliar di tahun 2025. Sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Banyuwangi 2025 yakni "Pendidikan Berkualitas yang Merata", pihaknya berkomitmen menuntaskan seluruh guru PAI yang belum tersertifikasi.
Namun, Muisman memberikan evaluasi kritis mengenai adanya penurunan kualitas guru setelah lulus.
"Ada fenomena guru kembali ke 'setelan awal' setelah lulus PPG. Kami mendorong adanya penguatan monitoring dan evaluasi agar keahlian yang didapat saat PPG benar-benar diterapkan secara berkelanjutan di kelas," tegasnya. Beliau juga heran masih adanya guru muda yang gagap teknologi, yang menjadi tantangan dalam profesionalisme di era digital.
Usai pemaparan dari masing-masing perwakilan kabupaten, sesi dilanjutkan dengan tanya jawab.
FGD Sesi ke-3 ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan PPG Transformatif+ dari Kementerian Agama RI sangat bergantung pada kecepatan respon Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran dan regulasi. Melalui sinergi yang kuat, LPTK UIN KHAS Jember optimis kualitas dan kesejahteraan guru PAI di berbagai daerah akan meningkat secara signifikan.
(Evi R. Dianita/A.Barocky Zaimina)
